Ujian Etika Politik (Kontroversi Buku Membongkar Gurita Cikeas

Jawa Pos, 30 Desember 2009
Antonius Steven Un

Buku ilmuwan George Junus Aditjondro berjudul provokatif “Membongkar Gurita Cikeas” telah diluncurkan pekan lalu oleh Galangpress Yogyakarta, meskipun sulit dicari oleh publik di pasaran.

Dalam buku itu, Aditjondro antara lain menulis yayasan-yayasan yang terkait dengan keluarga SBY, yang digunakan untuk menggerakkan dukungan politik dan ekonomi untuk pemilihan umum bagi Partai Demokrat dan SBY.

Reaksi beragam atas hadirnya buku tersebut. Presiden SBY sendiri menyatakan keprihatinannya atas buku tersebut yang dinilainya berisi fakta-fakta yang tidak tepat dan tanpa kebenaran. Sekjen PD Amir Syamsuddin sampai menilai buku itu sebagai “buku sampah”. Sementara Danang Widoyoko, Koordinator ICW justru menilai bahwa buku ini hadir sebagai kontrol politik atas pemerintah incumbent.

Jangan Diberangus
Buku ini sebaiknya jangan diberangus. Terdepan, kehadiran kritik dan kontrol bagi pemerintahan bersifat ujian ganda. Pada tataran terbatas, kehadiran buku ini adalah ujian etika dan kedewasaan berpolitik Presiden SBY secara khusus dan elite Partai Demokrat serta pendukung SBY secara umum. Ujian politik selalu datang bukan kala sukses atau dipuji melainkan di saat kalah dalam pemilihan serta berada di titik nadir sebagai korban kritikan yang pedas.

Pada tataran luas, kehadiran buku ini sebagai ujian terhadap kematangan kehidupan demokrasi di negeri ribuan pulau. Benarkah ruh Orde Baru telah diberangus? Benarkah semangat diktatorial dan ambisi totalitarian sudah benar-benar almarhum? Kehadiran buku ini seolah menguji struktur, kultur dan personel demokrasi bangsa benar-benar arif dalam menyikapi perbedaan, berhati luas dalam menghadapi tekanan.

Ujian terhadap demokratisasi menjadi nyata dalam kasus ini. Pertama, karena kontrol politik harus ada dalam sebuah negara demokrasi. Teolog John Calvin (1509-1564) dalam salah satu homilinya di tahun 1562 mengatakan bahwa “janganlah kita heran melihat begitu banyak penjarahan dan perampokkan atas orang banyak di berbagai tempat, dan raja-raja serta para pangeran berpikir mereka layak mendapatkan semua yang mereka inginkan, hanya karena tidak ada orang yang melawan mereka…kesombongan membutakan [para pangeran] sedemikian totalnya sehingga mereka berpikir bahwa mereka seharusnya disejajarkan dengan Allah”. Tanpa kontrol politik, penguasa bukan saja jahat, malah menganggap dirinya Allah.

Kedua, demokratisasi harus bertumbuh dalam hal perlindungan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia. Konstitusi negara ini menjamin bahwa setiap orang berhak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (Pasal 28E Ayat 2) serta mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat 3). UUD 1945 juga menjamin publik memperoleh informasi guna mengembangkan pribadinya (Pasal 28F).

Di sini, reaktif dini dan ekstrim terhadap kehadiran buku ini yang berujung pada repetisi pola rezim Soeharto harus ditinggalkan. Kalau tidak, berujung pada pelanggaran HAM baru.

Nilai-nilai demokrasi baru mekar di negara ini, jangan diberangus. Nilai toleransi dan kedewasaan menyikapi perbedaan, pemakaian kekerasan minimum dan legal, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, kontrol publik terhadap incumbent, merupakan sebagian nilai-nilai demokrasi yang sudah kita tabur dan mulai bertumbuh, jangan dimatikan lagi.

Pengalaman Prita Mulyasari dan Bibit-Chandra harus menjadi pembelajaran berharga bagi publik bahwa orang kecil dengan hal kecil bagi orang kecil lainnya justru menjadi kekuatan mahadashyat. Dukungan publik yang mengalir deras akibat simpati kepada orang-orang marjinal yang dizalimi, justru memicu kekuatan simultanisme publik.

Kalau SBY memaksakan pemberangusan kepada buku atau bahkan pribadi Aditjondro, bukan tidak mungkin memunculkan people power yang akan mengakhiri karir politik pendiri Partai Demokrat ini. Apalagi, SBY sedang mendapatkan sorotan tajam seputar desas-desus dana talangan Bank Century. Justru, SBY akan membantu marketing buku itu dengan melawan secara kekerasan atau cara-cara tidak elegan.

Bersikap Arif
Ketika filsuf-teolog Dr. Stephen Tong, ketika diserang fitnah oleh seorang dari negeri kincir angin yang ontological schizophrenia, beberapa tokoh masyarakat mengajaknya untuk membalas dan menyerang secara hukum. Dia berkata, “I am not called for that”. Dia mengaku bahwa panggilannya adalah untuk melayani Tuhan, mengasihi dan mengembangkan kemanusiaan, dan bukannya membela diri atau menyerang pencemooh.

Presiden SBY dan kubu Demokrat harus tenang. Sebab emas itu emas. Kalau benar-benar emas, akan ketahuan juga kalau itu emas. Jangan kebakaran jenggot dan bersikap tidak arif. Kalau memang semua itu tidak benar, buktikan secara elegan dan arif, jangan dengan cara-cara diktator.

Pertama, untuk jangka pendek, undang media untuk klarifikasi secara detil, seperti yang dilakukan Sri Mulyani menghadapi Bambang Susatyo. Kedua, buatlah buku tandingan dengan penelitian yang komprehensif dan sanggahan yang jelas terhadap fakta demi fakta, data demi data.

Ketiga, tempuh jalur hukum, kalau memang ada delik pidana di dalamnya. Keempat, jangan terlalu banyak energi dipakai untuk hal ini. Ingat, masih ada banyak urusan negara yang harus dikerjakan. Kelima, kearifan SBY menyikapi buku ini adalah pembelajaran politik amat berharga bagi bangsa dan generasi mendatang. Hal ini yang harus diingat.

Semoga!

Antonius Steven Un, Rohaniwan dan peneliti teologi politik pada Reformed Center for Religion and Society. Berdomisili di Bandung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Alamat

Perkantoran Plaza Pasifik B4, No 73-75
Jl. Raya Boulevard Barat
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

Kontak

Telp:  +6221 - 4584 2220 / 21 / 23 / 24
WA:   +62 822-6969-9393

© Copyright © 2021 Reformed Center For Religion & Society