Pembangunan Infrastruktur Berkeadilan

Suara Pembaruan, 30 Maret 2009
Joseph H. Gunawan

Infrastruktur berupa jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, dan berbagai bangunan pelengkap pemukiman adalah modal sosial masyarakat yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mesti mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi di tengah ancaman gelombang pengangguran dan PHK besar-besaran akibat imbas krisis ekonomi global.

Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sejak Oktober 2008 hingga Januari 2009, sudah 24.000 karyawan pabrik tekstil terkena PHK. Sebuah rilis yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengungkapkan, hingga 13 Maret 2009, sebanyak 41.109 pekerja di-PHK dan 16.229 telah dirumahkan di 14 provinsi.

Indonesia mesti mempercepat pembangunan infrastruktur, karena perlambatan ekonomi global sudah menunjukkan taring dan implikasi langsung dengan angka PHK dari hari ke hari terus bertambah. Pengkajian langkah-langkah penanganan krisis harus segera diambil untuk ditelaah seberapa efisien dan efektif.

Stimulus dalam infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi domestik. Masyarakat Indonesia perlu berkaca dari pengalaman pahit AS dengan mengencangkan ikat pinggang agar tidak lebih besar pasak daripada tiang.

Laporan yang dilansir oleh World Competitiveness 2008-2009, di mana tidak ada perubahan yang signifikan mengenai daya saing infrastruktur Indonesia, semestinya membangkitkan kesadaran pemerintah terhadap begitu mendesaknya pembangunan infrastruktur.

Daya saing infrastruktur Indonesia ditempatkan di urutan ke-96 dari 134 negara. Peringkat Indonesia ini tidaklah menggembirakan, apalagi dibandingkan dengan sesama negara ASEAN, yang berperingkat lebih baik seperti Malaysia (19) dan Thailand (35). Hanya lebih baik sedikit dibandingkan dengan Vietnam (97) dan Brasil (98). Jauh di bawah Korea Selatan (18) dan Tiongkok (58). Argentina pun masih di atas Indonesia, berada pada posisi ke-89. Laporan World Competitiveness 2008-2009 itu juga menyebutkan bahwa Indonesia ditempatkan pada peringkat 105 untuk kategori infrastruktur kondisi jalan, di bawah Korea Selatan (13), Malaysia (14), Thailand (32), Tiongkok (51), Filipina (94), dan Vietnam (102).

Perlu Stimulus
Pemerintah harus benar-benar merencanakan dan menghasilkan dengan tepat sasaran, terukur, spesifik, terarah, efisien, dan efektif mengenai alokasi dana stimulus infrastruktur Rp 12,2 triliun (16,6%) yang telah disetujui DPR dari paket stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun atau setara 1,4% PDB. Departemen Keuangan pun sudah mengingatkan, apa pun usaha menambah alokasi dana untuk stimulus infrastruktur dalam APBN 2009 menghadapi dua kendala, yakni sumber pembiayaan dan defisit APBN yang melonjak.

Pemerintah seyogianya memprioritaskan infrastruktur kategori energi, telekomunikasi, pengadaan air minum, penyediaan waduk, bendungan, irigasi, lampu jalan, kelistrikan, pelabuhan laut, transportasi bandara internasional, pembangunan dan rehabilitasi jalan tol, jalur kereta api, perbaikan sarana pergudangan, pembangunan jalur transmisi dan distribusi.

Sangat penting segera diberlakukan infrastruktur padat karya, karena bersentuhan langsung dengan upaya meredam membengkaknya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Stimulus perekonomian tidak hanya diukur dari size atau quantity, juga implementasinya harus the right time, the right place di mana dapat mendatangkan big multiplier effect. Pemerintah seyogianya mendorong dan fokus dengan memusatkan perhatian pada produk tekstil, sepatu, dan elektronik, yang merupakan industri yang sarat dengan tenaga kerja.

Populasi Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa atau menduduki posisi keempat tertinggi di dunia masih tetap merupakan daya tarik utama bagi investor asing, walaupun tentu harus ditunjang oleh infrastruktur fisik yang memadai dan hal lain yang menunjang iklim investasi.

Tersedianya infrastruktur yang baik akan menolong proses produksi, pemasaran hasil produksi sampai pada masyarakat sebagai konsumen. Akan sangat luar biasa dampak penyerapan dan penampungan jutaan tenaga kerja yang sekaligus meningkatkan produktivitas dan mengarah ke pembentukan nilai tambah menjadi langkah berikutnya.

Infrastruktur yang baik sesungguhnya sangat bermanfaat untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, damai, dan adil. Infrastruktur mesti menjadi salah satu sarana penting, yang harusnya digenjot dan all out oleh pemerintah. Bagi Indonesia, kebutuhan ini sangat mendesak di tengah ancaman gelombang pengangguran yang tentunya mengakibatkan berbagai persoalan lain termasuk persoalan keamanan. Hanya dengan begitu, Indonesia dapat terhindar dari bencana resesi atau malah depresi.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya penting bagi peningkatan daya saing Indonesia yang bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta demi melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tapi, pembangunan infrastruktur adalah pembangunan yang berkeadilan, yang bermanfaat bagi semua orang dengan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, menambah daya beli, meningkatkan daya saing dan daya tahan usaha.

Joseph H. Gunawan, Penulis adalah Peneliti Reformed Center for Religion Society

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Alamat

Perkantoran Plaza Pasifik B4, No 73-75
Jl. Raya Boulevard Barat
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240

Kontak

Telp:  +6221 - 4584 2220 / 21 / 23 / 24
WA:   +62 822-6969-9393

© Copyright © 2021 Reformed Center For Religion & Society