Benyamin F. IntanKompas, 14 Juli 2006Waktu baca: 4 menit Dalam tren politik Indonesia, kiprah agama dalam politik kekuasaan bukan hanya tidak efektif tetapi malah bisa merusak citra agama sendiri. Di sisi lain, berkancahnya agama dalam politik praktis telah mengglobal.
Tandean RustandySuara Pembaruan, 6 Juni 2006Waktu baca: 8 menit Era pasar bebas (free trade) untuk kawasan Asia atau AFTA telah dimulai sejak 2003. Ketika negara-negara kawasan ini sudah berbenah diri sejak dicanangkannya AFTA, Indonesia justru masih terseok-seok dengan berbagai persoalan domestik yang tiada habis-habisnya. Krisis ekonomi yang belum sepenuhnya dapat diatasi membawa dampak negatif dalam …
Binsar A. HutabaratSuara Pembaruan, 3 April 2006Waktu baca: 8 menit Dalam Kongres Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, saat ini nasionalisme yang ada tidak cerdas, utamanya dalam menghadapi internasionalisme yang sekarang disebut globalisasi (Pembaruan, 25 Maret 2006). Presiden juga mengingatkan, pentingnya melanjutkan ajaran Bung Karno tentang nasionalisme yang …
Binsar A. HutabaratSuara Pembaruan, 16 Februari 2006Waktu baca: 8 menit Perdebatan seputar Rancangan Undang- Undang RUU Pornografi dan Pornoaksi yang sedang digodok di DPR saat ini menjadi isu “panas”. Kalau tidak salah, isu ini mulai mencuat (lagi) ketika Rhoma Irama menuding goyangan “ngebor” Inul Daratista sebagai salah satu jenis pornoaksi.
Benyamin F. IntanSuara Pembaruan, 13 Januari 2006Waktu baca: 8 menit Di penghujung tahun 2005 bom berdaya ledak tinggi mengguncang pasar tradisional daging babi di Palu, menewaskan 7 orang dan mencederai 54 orang lainnya. Walau motif dan pelaku peledakan masih terus diselidiki aparat keamanan (Suara Pembaruan, 6/1/2006), sasaran bom di pasar babi dan target korban mengindikasikan …
Antonius Steven UnKompas Jawa Timur, 6 Februari 2007Waktu baca: 5 menit Sekalipun pemilihan umum baru akan diadakan dua tahun lagi, euforia demokrasi mulai terjadi dengan berdirinya beberapa partai politik baru. Pendirian partai politik baru, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, berimbas pada pengadaan struktur kepengurusan di daerah.
