Anda berada di :

Artikel > Menakar Integritas Pemimpin

Menakar Integritas Pemimpin

Investor Daily, 21 Agustus 2011
Tandean Rustandy

 

Problem utama negeri kita bukan saja pada kebijakan, tetapi adanya hambatan-hambatan yang membuat kebijakan tidak berjalan. Confusius mengajarkan tentang tiga prinsip membangun negara.

 

Pertama, urusan perut. Ada pepatah mengatakan bahwa segala masalah yang ada di dunia ini berawal dari urusan perut. Ketika perut lapar, orang akan lebih mudah berpikir jahat dan nekat. Namun jika perut dalam kondisi kenyang, orang akan mulai menggunakan pikirannya.

 

Setelah perut terisi, rakyat harus diberi pendidikan. Melalui pendidikan maka terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berinovasi lebih baik.

 

Prinsip ketiga adalah kekuatan militer. Ketika rakyat sejahtera dan cukup terdidik, maka rakyat bisa membuat benteng yang kuat untuk mencegah permasalahan di dalam maupun serangan dari luar. Lalu, setelah negeri aman, pemerintah dan rakyat baru bisa mengembangkan negaranya lebih makmur lagi.

 

Kita bisa berkaca pada Tiongkok dalam hal ini. Dalam dua puluh tahun terakhir, pembangunan yang dilakukan negeri tirai bambu ini sangat luar biasa. Ada ribuan doktor dari Tiongkok yang lulus setiap tahun. Diperkirakan 25 tahun ke depan, jumlah doctor dari Tiongkok melebihi Amerika Serikat.

 

Lantas bagaimana dengan kondisi Indonesia? Jika Indonesia ingin menyaingi Tiongkok, itu berarti kita membutuhkan 75.000-100.000 doktor dalam 25 tahun mendatang. Bagi Indonesia, mungkinkah ini terealisasi? Biaya pendidikan di Indonesia luar biasa mahal. Hanya orang-orang yang mampu saja yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Sebenarnya orang pintar di Indonesia tidak sedikit, tapi sebagian lupa mengaplikasikan ilmu- nya untuk kemajuan bangsa, karena mereka sudah terbeli oleh kedudukan dan kekuasaan.

 

Kepedulian Pemimpin

Perekonomian Indonesia pada 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 6,1%. Nilai produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada 2010 mencapai Rp 2.310,7 triliun, sedangkan pada 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 2.177,7 triliun dan Rp 2.082,5 triliun. Produk domestik bruto Indonesia melampaui $ 3.000 per kapita untuk pertama kalinya. Meski begitu masih ada 108 negara lebih kaya dari Indonesia. Indonesia dikritik karena tidak mampu memanfaatkan potensinya secara maksimal, dengan korupsi yang melumpuhkan, infrastruktur yang buruk, dan rapor merah pemerintah sebagai hambatan utama kemajuan.

 

Permasalahan infrastruktur memang menjadi kelemahan kita. Bagaimana investasi bisa bertumbuh kalau pemerintah tidak bergerak? Buruknya infrastruktur tidak bisa dianggap remeh karena ini menimbulkan efek domino. Infrastruktur transportasi yang buruk, distribusi barang tidak lancar, biaya transportasi menjadi lebih mahal, dan akibatnya harga jual menjadi tidak kompetitif.

 

Sarana infrastruktur lainnya seperti gas, dan listrik juga belum mendapat perhatian serius. Pasokan yang tidak stabil dan pelayanan yang tidak maksimal sangat menghambat pertumbuhnan industri. Setiap pabrik yang memiliki kontrak dengan perusahaan gas negara (PGN) diberikan kuota pemakaian gas, tapi jika persediaan gas kurang dari kuota yang dibutuhkan, maka PGN membebankan fee minimum charges. Pabrik yang melebihi kuota, akan dibebankan biaya tambahan. Ini ‘sangat memberatkan’.

 

Pelayanan PLN juga belum maksimal. Listrik yang sering mati tiba-tiba dan voltase yang tidak stabil menambah resiko kerusakan mesin-mesin. Hal ini menyebabkan kinerja industri tidak efisien. Infrastruktur jalan sangat mengecewakan. Kualitas dan kondisi jalan kawasan industri banyak yang tidak bersahabat, contohnya di jalan raya Serang. Berbeda dengan di Gresik, Jawa Timur, yang lumayan sehingga akses transportasi dari dan ke pabrikpabrik lebih baik.

 

Jauh berbeda dengan kondisi di Kalimantan Timur, yang kaya akan sumber daya alam, namun rakyat di sana masih kurang sejahtera. Infrastrukturnya banyak yang tidak layak, misalnya jalan trans Kalimantan yang kurang nyaman dilalui di beberapa titik mulai dari perbatasan Kutai Kartanegara, Bontang, Sangatta, Bengalon, Muara Wahau, Sangkulirang. Banyak orang ingin menjadi pemimpin, entah sebagai gubernur, walikota, bupati, dan lain-lain.

 

Semuanya berkompetisi untuk menjadi pemimpin. Berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memilih seorang pemimpin daerah? Ketika mereka terpilih menjadi pemimpin, seberapa pedulikah mereka terhadap rakyat? Banyak daerah yang seharusnya dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tidak terealisasi hanya karena pemimpin daerah terpilih sibuk menyelesaikan biaya untuk pemilukada. Padahal, dengan biaya yang dikeluarkan untuk berkampanye dan membangun citra, sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk membangun daerah, seperti membangun infrastruktur jalan, jembatan, pengadaan listrik, air bersih, penghijauan, pembangunan sekolah, dan sebagainya.

 

Jika daerah benar-benar dibangun, hal itu secara efektif akan menurunkan angka urbanisasi. Karena urbanisasi hanya menciptakan masalah baru di kota-kota besar. Apakah mereka memikirkan nasib anak cucu mereka di masa depan nanti?

 

Kuncinya Integritas

Persaingan akan semakin sulit ke depan jika pemimpin tidak tegas dan bijak dalam melakukan perubahan. Kita akan semakin terpuruk. Kita juga harus memikirkan bagaimana mengelola sumber daya alam dengan tepat. Selama ini yang terjadi sumber daya alam kita dieksploitasi habis-habisan, tapi tidak memberi nilai tambah. Terbukti banyak masyarakat sekitar pertambangan yang hidup di bawah garis kemiskinan.

 

Kembali pada tiga prinsip Confusius. Jika urusan perut saja negeri ini belum mampu mengatasinya, bagaimana kita bisa maju? Semua bermuara kepada pemimpin. Integritas seorang pemimpin menjadi kunci menuju perbaikan dan perubahan. Mari kita simak kata-kata Dwight D Eisenhower, “Kualitas utama pemimpin adalah integritas. Tanpa itu tidak ada sukses sejati akan tercapai, tidak peduli apakah itu di dalam kelompok, di lapangan sepak bola, dalam dunia militer, atau di kantor.”


Tandean Rustandy, Penulis adalah Peneliti Senior Reformed Center for Religion and Society, Alumnus MBA Booth School of Business, University of Chicago