Anda berada di :

Beranda

Seminar & Kegiatan

Kontak

Reformed Center for Religion and Society

Perkantoran Plaza Pasifik B4, No 73-75
Jl. Raya Boulevard Barat
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Tel: +6221 - 4584 2220 / 4584 2221 / 4584 2223 / 4584 2224
Fax: +6221 - 4585 4062
Email: reformed.crs@gmail.com
Web: www.reformed-crs.org

Jurnal

Societas Dei Vol. 04, No. 1, April 2017

 

 

Binsar A. Hutabarat, Reformed Center for Religion and Society

EVALUASI TERHADAP PERATURAN BERSAMA MENTERI TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH

ABSTRACT: This article with a title “Evaluation to the Joint Regulation of Ministers in 2006 about the Establishment of a House of Worship” will focus on the evaluation of the formulation of the Joint Regulation of Ministers in 2006 about the Establishment of a House of Worship (Peraturan Bersama Menteri – PBM), as well as the evaluation of the application and impact of the enacted regulation. The research methodology uses qualitative research with an in-depth interview to some church leaders in Bekasi, West Java, who are directly connected with the enactment of this regulation, and also research to the related documents with the PBM, especially the policy wich founded the PBM. The research finding is the formulation of the Joint Regulation of Ministers about the Establishment of a House of Worship has not yet fitted with the formulation policy model of a democratic country so that its application is not in accordance with the expected goal. PBM application gives negative impact to the inter-religious harmony in Indonesia. KEYWORDS: regulation of the esthablisment of a house of worship, freedom of worship, policy evaluation

ABSTRAK: Artikel yang berjudul “Evaluasi  terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006  tentang Pendiriran Rumah Ibadah” ini akan fokus pada evaluasi formulasi Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah (PBM), serta evaluasi penerapannya dan dampak dari diberlakukannya peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam kepada sejumlah pimpinan gereja di Bekasi, Jawa Barat  yang terkait langsung dengan pelaksaan peraturan tersebut, dan juga penelitian terhadap dokumen-dokumen terkait dengan PBM, secara khusus kebijakan yang melandasi PBM. Temuan penelitian ini adalah formulasi  Peraturan Bersama Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadah belum sesuai dengan model perumusan kebijakan negara demokratis, sehingga penerapannya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penerapan PBM berdampak buruk terhadap kerukunan antarumat beragama di Indonesia. KATA KATA KUNCI: peraturan pendirian rumah ibadah, kebebasan beribadah, evaluasi kebijakan.

 


Agustinus ML Batlajery, Universitas Kristen Indonesia Maluku

THE VIEWS OF SEVERAL INDONESIAN REFORMED THEOLOGIANS  REGARDING ECUMENICITY

ABSTRAK: Berdasarkan riset-riset sejarah mengenai gerakan ekumenikal di Indonesia, dapat ditemukan bahwa pembentukan Dewan Gereja Indonesia (DGI) yang kemudian berubah namanya menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) tidak dapat dipisahkan dari peran pemimpin gereja Calvinis atau Reformed pada waktu itu. Di dalam mendiskusikan mengenai stimulus dan urgensinya kesatuan gereja-gereja di Indonesia, kita dapat melihat beberapa tokoh Reformed sangatlah penting. Pendapat-pendapat mereka dipengaruhi oleh pemikiran Calvinis yang menjadi ciri gereja mereka. Artikel ini mencoba untuk memaparkan pandangan beberapa teolog Reformed Indonesia sebelum dan sesudah pembentukan DGI/PGI mengenai keekumenisan. Oleh karena itu kita dapat berkata bahwa pemikiran Calvinis telah memainkan peran yang sangat berharga di dalam gerakan ekumenikal di Indonesia. KATA-KATA KUNCI: gerakan ekumene, kesatuan gereja, teolog reformed, calvinis.

ABSTRACT: Based on historical researches concerning ecumenical movement in Indonesia, it could be  found that the formation of the Council of Churches in Indonesia (DGI) which later changed its name to the Communion of Churches in Indonesia (PGI) can not be separated from the role of Calvinist or Reformed church leaders and theologians at the time. In discussing about stimulus and urgency for unity among various churches in Indonesia, we can see that the views of several Reformed figures was very significant. Their opinions were effected by Calvinist thinking that chracterized their churches. This article is trying to describe the views of several Indonesian Reformed theologians before and after the formation of DGI/PGI regarding ecumenicity. Therefore we can say that Calvinist thinking has played very valuable role in the ecumenical movement in Indonesia.  KEYWORDS: ecumenicity, ecumenical movement, church unity, Indonesian Reformed Theologians, Calvinist thinking.

 


Togardo Siburian, Sekolah Tinggi Teologi Bandung

MELAMPAUI POLITISI, MENUJU NEGARAWAN: REFLEKSI ETIS KRISTIANI

ABSTRACT: This article wants to study the possibility of principles of statemen for politician in these days. As we know, most politicians behave an conduct more as a handiman of politics, instead of a statemen (used to be called: “politicos”). Therefore Christian reflection on ethics became essential to comprehend the imbalance practice and concept that emerged. This studies is done from ethical perspective through library research. Out of the three things mentioned that make political issues today chaotic particularly is: 1) A detached politics from ethics, 2) political study today only focused on law and social studies, 3) and forget philosophical and historical perspective to the study. Based on the way of ethical politics today, we found a principles that enrich ecclesiastical mandate and transformation in society. KEYWORDS: political matters, ethics, politician, statemen, Christian, transformation, mandate, church.

ABSTRAK: Tulisan ini ingin mengkaji kemungkinan negarawan bagi para politisi sekarang. Seperti diketahui, kebanyakan sikap dan perilaku pemain politik (politician) menggambarkan mereka sebagai “tukang” politik saja, bukan seorang negarawan (dulu disebut “politikos”). Di sini  refleksi kristiani  menjadi urgen dalam memikirkan ketimpangan-ketimpangan praktik dan konsep yang muncul. Kajian yang dilakukan bersifat etis kristiani melalui studi pustaka. Dari tiga hal yang membuat perpolitikan masa kini karut-marut adalah: terlepasnya perpolitikan sekarang dari etika sebagai wadahnya karena teralu menekankan  fokus hukum dan  dari perspektif sosial saja, melupakan perspektif filosofis dan sejarah dalam kajiannya. Dalam rangka membaharui konsep politisi untuk menjadi konsep negarawan yang membangun bangsa dan mensejahterakan rakyatnya, khususnya dalam soal kemiskinan. Berdasarkan  jalan politik etis didapatkan prinsip-prinsip: semuanya ini dapat memperkaya bahan bagi mandat gerejawi masa kini dalam hal mandat transformasinya di masyarakat. KATA-KATA KUNCI: perpolitikan, etika, politisi, negarawan, kristiani, transformasi, mandat, gereja.

 


Iqbal Hasanuddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN:

SEBUAH UPAYA PENDASARAN FILOSOFIS

ABSTRACT: This paper tries to give a philosophical foundation to the rights to freedom of religion/belief. So far, the rights to freedom of religion/belief have been considered legitimated because resulted in General Assembly of the United Nations as mutual consensus of all nations around the world. Although, the normativity of the rights to freedom of religion/belief based on that mutual consensus is not ethical-philosophical, but political. By the justice argument of John Rawls and the self-ownership argument of Robert Nozick, this paper tries to give a moral foundation to the guarantee of respect and protection of the freedom of religion/belief. KEYWORDS: freedom of religion/belief, human rights instruments, forum internum, forum eksternum, justice, slef-ownership.

ABSTRAK: Tujuan makalah ini adalah memberikan pendasaran filosofis bagi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sejauh ini, hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif, karena dihasilkan dalam sidang-sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sehingga telah menjadi konsensus bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun demikian, normativitas hak atas KBB yang didasarkan pada konsensus bersama itu masih bersifat politis, belum memiliki dasar etis-filosofis. Melalui argumen keadilan yang didasarkan pada pemikiran John Rawls dan argumen kepemilikan-diri yang didasarkan pada pemikiran Robert Nozick, makalah ini mencoba memberikan landasan moral bagi jaminan penghormatan dan perlindungan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. KATA-KATA KUNCI: kebebasan beragama/berkeyakinan, instrumen-instrumen HAM, forum internum, forum eksternum, keadilan, kepemilikan-diri.

 

 

 

Selengkapnya

Artikel Terbaru

Benahi Bangsa Melalui Pendidikan Inovatif

Investor Daily 28 Okt 2015
Tandean Rustandy

Tanpa penguasaan pengetahuan yang terintegrasi, kita tidak mampu mengolah kekayaan alam yang berlimpah untuk pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Dibandingkan negara-negara Asean lainnya, pendidikan di negara kita jauh tertinggal. Ditambah dengan akses pendidikan yang belum merata. Ini kesalahan p

Selengkapnya>>

Selengkapnya